Tiongkok Pacu Undang-Undang AI Nasional yang Menyeluruh
Foto Ilustrasi Generateed AI
Tiongkok, mahkota-news.com –Untuk pertama kalinya, Tiongkok mengonfirmasi sedang menyusun “kerangka hukum komprehensif” untuk kecerdasan buatan.
Langkah ini masuk dalam rencana kerja legislatif 2026 yang dirilis pekan lalu oleh pemerintah pusat.
Rencana legislatif 2026 menyebut pemerintah akan “meningkatkan tata kelola AI dan mempercepat pengembangan hukum komprehensif untuk memastikan perkembangan AI yang kuat.”
Cakupannya luas: perlindungan dan pengelolaan data, daya komputasi, algoritma, hak milik, keamanan siber, hingga rantai pasok.
Ini berbeda dengan redaksi tahun sebelumnya yang hanya “mendorong kerja legislatif untuk pengembangan AI”.
Kongres Rakyat Nasional Tiongkok juga memasukkan legislasi AI dalam agenda untuk tahun ketiga berturut-turut.
Wang Jiangtao, direktur Pusat Operasi Kepatuhan Data di firma hukum Joint-Win Partners Shanghai, menilai perubahan bahasa itu menandakan “niat mendesak Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kerangka hukum.”
Ia menambahkan, frasa “peraturan perundang-undangan komprehensif” berarti otoritas akan meninjau data, algoritma, dan keamanan siber secara bersamaan, bukan terpisah.
Dari Regulasi Parsial ke Undang-Undang Tunggal
Tiongkok pertama kali menyebut ide UU AI pada 2017 lewat “Rencana Pengembangan AI Generasi Berikutnya”.
Sejak itu, aturan bersifat “small incision”: mengatur algoritma rekomendasi 2021, deep synthesis 2022, layanan AI generatif 2023, hingga pelabelan konten AI yang berlaku September 2025.
Pada 28 Oktober 2025, amandemen Undang-Undang Keamanan Siber disahkan dan untuk pertama kalinya memasukkan AI ke dalam hukum nasional.
Amandemen ini mewajibkan dukungan riset algoritma, pembangunan sumber daya data pelatihan dan infrastruktur komputasi, percepatan aturan etika AI, serta penilaian risiko dan tata kelola keamanan. UU hasil revisi berlaku 1 Januari 2026.
Kini arahnya bergeser ke “unified code”. Artificial Intelligence Security Governance Framework 2.0 yang dirilis September 2025 sudah memetakan risiko AI ke tiga kategori: teknis internal, aplikasi teknis, dan dampak turunan sosial-etis, sebagai fondasi logika legislatif untuk UU AI terpadu.
Dorongan Ekonomi dan Kesenjangan Regulasi
Bisnis AI di Tiongkok tumbuh pesat dengan dukungan pemerintah daerah karena Beijing ingin memacu pertumbuhan lewat teknologi canggih.
Rencana Lima Tahun ke-15 periode 2026-2030 menyebut AI 53 kali dalam 100 halaman dan menempatkan robotika di “jantung sistem industri modern”.
Namun, para ahli menilai sistem hukum belum secepat laju AI. Menurut Wang, isu mendesak meliputi sumber data pelatihan, perlindungan hak cipta, penentuan tanggung jawab hukum, etika, dan transparansi algoritma.
Ia menyebut sebelumnya pemerintah sengaja memberi “ruang bagi industri untuk berkembang”.
Setelah arah teknologi dan risikonya lebih jelas, legislasi komprehensif diperlukan untuk membangun “aturan sistemik”.
